Hari Kesadaran Hukum Kedokteran 27 juni 2019, IDI Banyumas Perangi “kriminalisasi” Dokter dengan Gerakan Sadar Hukum Kedoktera

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, mewajibkan setiap warga negaranya untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus berlaku pada setiap sektor kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali dalam bidang kesehatan, oleh karena setiap warga negara memiliki hak asasi untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Pembangunan kesehatan secara menyeluruh diperlukan dalam mewujudkan salah satu unsur kesejahteraan yaitu kesehatan. Hal ini tercantum dalam sila ke-5 Pancasila, yang mengakui hak asasi manusia atas kesehatannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, begitu pula pada pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Seiring dengan perkembangan jaman, hubungan dokter dan pasien telah mengalami pergeseran menjadi lebih demokratis. Hubungan yang sebelumnya bersifat vertikal paternalistik (“father knows best”),  menjadi seimbang/sederajat yaitu berupa hubungan horizontal kontraktual. Segala sesuatu mengenai apa yang akan dilakukan dokter terhadap pasien, dikomunikasikan diantara kedua belah pihak untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan bagi dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun bagi pasien selaku penerima pelayanan kesehatan. Hubungan ini merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada transaksi terapeutik. Adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban dokter maupun pasien. Tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien dapat memiliki risiko yang menimbulkan kerugian bagi pasien, sehingga oleh adanya kesetaraan hubungan dokter-pasien tersebut, ketika pasien merasa dirugikan akan dapat menimbulkan sengketa medik antara pasien dengan dokter.

Berdasarkan uraian tersebut jelas dapat kita maknai bahwa hukum menjadi instrument yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Menurut Van Der Mijn, Hukum Kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Hukum kesehatan memiliki seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan baik dalam hal pelayanan medik maupun sarana medik. Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara agar terwujud derajat kesehatan yang optimal menjadi tujuan adanya hukum kesehatan. Meskipun masalah-masalah yang berhubungan dengan profesi kedokteran masuk ke dalam ruang lingkup hukum kedokteran, akan tetapi masalah kedokteran juga masuk ke dalam ruang lingkup kesehatan. dengan demikian, hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan.

Di Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, yang lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, aturan hukum mengenai praktik dokter juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai dasar hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Hukum kesehatan berfungsi untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat, terutama dalam menyelesaikan sengketa medis yang timbul di dalam masyarakat. Keberadaan hukum kesehatan tidak saja dipandang perlu untuk meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, tetapi juga sikap dan pandangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya,

Muktamar IDI tahun 2015 menetapkan bahwa pada tanggal 27 Juni merupakan Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, yang ditandai dengan adanya peristiwa dokter Setyaningrum (1979) yang dinyatakan tidak bersalah dan bebas pada 27 Juni 1984 oleh Mahkamah Agung dari tuduhan tindak pidana akibat kelalaiannya dalam menangani pasien syok anafilaktik, sehingga nyawa pasien tidak tertolong. Dari peristiwa yang dialami oleh dokter Setyaningrum ini menimbulkan beberapa dampak bagi pelayanan kedokteran saat itu, salah satunya yang dominan adalah para dokter menjadi lebih berhati-hati bahkan sebagai besar menimbulkan ketakutan akan akibat tindakan kedokteran yang diambil. Situasi ini lebih dikenal dengan “defensive medicine”. Para dokter merasa bahwa profesi dokter sangat mudah dikriminalisasi.

Adanya peringatan Hari Kesadaran Hukum Kedokteran pada 27 Juni 2019 ini, diharapkan para dokter khususnya IDI Banyumas dapat meningkatkan kesadaran diri bahwa pelayanan kedokteran yang dilakukan memang tidak bisa lepas dari aspek hukum yang melingkupinya. Semoga melalui Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, kita sebagai dokter anggota IDI Banyumas senantiasa dapat membina hubungan yang harmonis dengan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, dengan selalu berpegang teguh pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia serta berpedoman pada Standar Profesi Dokter. Selamat Hari Kesadaran Hukum Kedokteran..!!

(dr. Prima Maharani Putri, M.H., BHP2A IDI Bms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *