IDI CABANG BANYUMAS HADIR PADA RAPAT PLENO DIPERLUAS KE -3 IDI WILAYAH JAWA TENGAH DI KUDUS

Bulan Juli 2019 ini, IDI Cabang Banyumas mendapat undangan dari IDI Wilayah Jawa Tengah untuk menghadiri Rapat Pleno Diperluas (RPD) yang diadakan di Kudus hari Sabtu-Minggu, 13-14 Juli 2019. Hadir mewakili IDI Cabang Banyumas di RPD ke- 3 , Dr. Rosa Indriarto, MM (Wakil Ketua I) dan Dr. Rena Susilo (Wakil Ketua II) .

RPD Ini merupakan penyelenggaraan RPD ke 3 IDI WilayahJateng di periode kepemimpinan Ketua IDI Jateng, Dr. Djoko Handoyo, Msi.Med, SpB, SpB(Onk), FICS . RPD dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan tempatnya bergiliran dari karesidenan satu ke karesidenan yang lain . RPD 1 pertama diadakan di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar (karesidenan Solo), sedangkan RPD ke 2 diadakan di Pekalongan (karesidenan Pekalongan).

Sabtu pagi 13 Juli 2019, sebelum acara RPD ke- 3 di Hotel Griptha Kudus dimulai, IDI cabang Kudus menyelenggarakan Seminar Perlindungan Hukum Dalam Menjalankan Praktek kedokteran. Seminar diadakan jam 09.00 – 13.00 WIB dengan pembicara Dr. Adib Khumaidi, SPOT (Ketua PB IDI Terpilih)memberikan materi “Peran Organisasi Profesi Dalam Melindungi Anggota”, Dr. Djoko Widyarto JS, DHM, MHKes (Ketua MKEK IDI Wil-Jateng) memberikan materi “Urgensi Peraturan Khusus Perlindungan Dokter” dan Kapolres Kudus memberikan materi “Penyidikan Kasus Pidana Khusus Praktek Kedokteran”. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka hari kesadaran hukum kedokteran yang jatuh pada 27 Juni, tema yang diambil panitia tepat oleh karena diidalam menjalankan pengabdian profesi kedokteran, ada potensi gugatan/tuntutan terhadap dokter, oleh karenanya Perlindungan hukum perlu diberikan kepada dokter yang menjalankan profesinya sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional. Hanya saja saat ini belum ada peraturan pemerintah tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan dan tenaga medis, sehingga perlu didorong lahirnya peraturan pemerintah tentang Perlindungan Hukum bagi Dokter.

Ketua IDI Terpilih Dr. Adib Khumaidi, SpOT menyampaikan materi ” Peran Organisasi Profesi Dalam Melindungi Anggota”

Rapat Pleno Diperluas ke -3, dihadiri IDI Cabang seluruh Jawa Tengah, Perhimpunan Dokter Spesialis, Perhimpunan Dokter Umum, Pengurus IDI Wilayah Jateng. Pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Hymne IDI dan Mars IDI kemudian diramaikan dengan Pembacaan puisi oleh Prof.DR, Ag Soemantri, SpA(K), Ssi dan Tarian Nusantara oleh anggota IDI Cabang Kudus . Setelah penyajian tarian pembukaan dilanjutkan sambutan Ketua IDI Cabang Kudus Dr. Ahmad Syaifudin, Sambutan Bupati Kudus Ir M. Tamzil yang hadir pada RPD tersebut dan diakhiri sambutan Ketua IDI Wilayah Jateng. Acara pembukaan dimulai jam 13.00 dan acara pembukaan ditutup dengan doa pada jam 14.45 WIB.

Rapat Pleno pertama dipimpim oleh Dr. Sarwoko Utomo. MMR dan sekretaris Dr. BagusRonggonunndarmo dimulai jam 15.00 dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Pleno pertama mengangkat tema “ Kiat eksis dan berkembang , di era problem klaim BPJS Kesehatan” dengan mengundang nara sumber Dr. M. Ma’mun Sukri, MPH (Direktur RSU Muhammadiyah Delanggu, Klaten), Dr. Junaedi Wibawa, MsiMed,SpPK (Direktur RSUD Bendan, Pekalongan) dan Dr. Moh. Traqib Alatas , SpBS (Wadir Medis RSUD Margono Soekaryo Purwokerto). Semua nara sumber

menyampaikan masalah-masalah rumah sakit diera JKN terutama yang berkaitan dengan masalah klaim pembayaran INA CBgs yang tertunda, mengecilnya modal kerja untuk operasional pelayanan pasien, masalah perlunya dana cadangan untuk tetap eksis. Menyikapi masalah-masalah tersebut , perlu-kiat-kiat agar tetap eksis dengan cara :

– Melaksanakan integrasi sistem pelayanan BPJS dalam rangka meniadakan klaim pending, meningkatkan volume pelayanan dengan mempermudah akses rujukan masyarakat melalui pendaftaran on line. Ini kiat yang disampaikan RSUD Margono Soekaryo. Ada 3 integrasi yang dilakukan yaitu : Implementasi Registrasi On line Terintegrasi dengan BPJS dalam rangka mendapatkan SEP, Implementasi Rekam medik elektronik terintegrasi dengan INA CBG, dan Billing system terintegrasi INA CBGs termasuk Verifikasi dan Purifikasi.

– Melaksanakan manajemen lean hospital merupakan manajemen yang disarankan di era JKN agar tetap eksis . Menurut Dr. M. Ma’mun Sukri, MPH Direktur RSU Muhammadiyah Delanggu, Klaten, dalam pengelolaan keuangan, biaya dibedakan dalam 3 kelompok yaitu biaya value added, biaya non value added dan biaya enabling value. Rumah sakit hanya perlu memangkas biaya non value added (waste).

– Dr. Junaedi Wibawa, MsiMed,SpPK ,dari RSUD Bendan, Pekalongan memperkenalkan strategi Si IDIN-OVAL untuk kiat-kiat tetap eksis di era JKN. Dalam penjelsannya si IDIN –OVAL merupakan singkatan, yang singkatan tersebut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan rumah sakit yaitu IDentifikasi, INvestasi, Optimalisasii dan eVALuasi dan inovasi.

Rapat Pleno kedua dilaksanakan jam 19.30 – 20.15, membahas jadwal kegiatan HBD IDI, HUT IDI, HKN IDI Wilayah Jawa Tengah tahun 2019 disampaikan oleh DR. Dr. Darmono SS, MPH, SpKG dilanjutkan pengisian Informasi Tatalaksanan Bencana oleh Dr. Elang Sumambar. Selesai Rapat Pleno ke dua dilanjutkan Acara Keakraban bertempatbertempat di area terbuka yaitu taman dibelakang Ruang RPD dilantai 4 atau lantai paling atas dari gedung. Malam keakraban pada Raple kali ini diisi dengan lomba menyanyikan lagu Hymne IDI yang dinyanyikan oleh anggota IDI Cabang per karesidenan masing-masing. IDI cabang Banyumas, IDI Purbalingga, IDI Cilacap dan IDI Banjarnegara dalam satu tim ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Selesai acara lomba dilanjutkan dengan partisipasi peserta untuk menyumbangkan lagu diiringi player yg disediakan Panitia.

Pagi hari, dihari minggu 14 Juli 2019, peserta bangun pagi dan mengikuti senam pagi bersama di halaman hotel antara jam 06.00-08.00 WIB, dilanjutkan makan pagi dan mandi pagi sebelum acara Pleno ke 3.

Acara Pleno ke -3 dipimpin oleh Ketua IDI Wilayah Dr. Djoko Handoyo, MsiMed, SpB, SpB(Onk), membahas permasalahan IDI cabang, Perhimpunan dan Keseminatan. Permasalahan masing-masing cabang sudah dikirim 2 hari sebelum RPD di group WA IDI Wilayah dan Cabang. Pada forum ini IDI Cabang Banyumas memberikan masukan mengenai;

Pertama, perlunya juklak / juknis dan format Kartu Tanda Anggota IDI Sementara yang sama secara nasional, oleh karena karena dalam ortala IDI 2018, IDI cabang diberi kewenangan membuat KTA Sementara yang berlaku 6 bulan sebelum memperoleh Kartu Tanda Anggota Tetap, namun

Juklak/juknis dan format belum ada, sehingga IDI Cabang belum bisa melangkah, sementara anggota IDI cabang banyak yang mengeluh waktu tunggu KTA baru dirasakan lama.

Bupati Kudus, Ir. M. Tamzil hadir dan memberikan sambutan pada RPD Ke -3 Kudus.

Kedua, masalah yang berkaitan IDI dan BPJS, IDI Cabang Banyumas menyampaikan tentang masalah yang berkaitan dengan Dokter Praktek Perorangan yang PKS dengan BPJS Kesehatan. Jumlah Dokter Praktek Perorangan (DPP) yang melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPJS kesehatan , saat ini jumlahnya masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah anggota IDI, maslah lain adalah distribusi peserta belum merata dan jumlahnya belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak DPP yang peserta BPJS Kesehatannya masih dibawah 1000 peserta. Padahal pada awal-awal pelaksanaan BPJS tahun 2015, IDI merekomendasikan minimal peserta adalah 1000 untuk DPP bisa PKS dengan BPJS Kesehatan.

Ketiga, masalah rekomendasi IDI, IDI Cabang Banyumas mengusulkan perlu adanya juklak / juknis dan format yang sama dalam hal tata cara IDI cabang memberikan rekomendasi SIP. Juklak /Juknis untuk persyaratan pemberian rekomendasi perlu dibedakan bagi dokter yang akan berpraktek masih dalam ruang lingkup IDI Cabang, dokter yang akan berpraktek diluar ruang lingkup IDI Cabang dan dokter yang akan berpraktek diluar lingkup IDI Wilayah atau diarea perbatasan provinsi. Hal tersebut diperlukan oleh karena masih ada kasus-kasus permasalahan yang berkaitan dengan dokter yang berpraktek diluar ruang lingkup IDI Cabang.

Keempat, masalah clinical pathway yang menjadi alat kendali mutu dan kendali biaya bagi dokter dalam melayani pasien peserta BPJS yang berobat di PPK 2 (Rumah Sakit). Di era JKN , rumah sakit memperoleh pembayaran berdasar paket INA CBgs, IDI harus mendorong terbitnya clinical pathway yang dibuat perhimpunan yang berbasis tidak hanya kendali mutu saja , akan tetapi berbasis juga kendali biaya. Hal tersebut diperlukan agar clinical pathway yang dibuat bisa memberikan Selisih Jaminan Lebih (SJL), oleh karena saat ini sebagian besar Paket INA Cbgs, bila terapkan dan dibandingkan dengan tarif rumah sakit , sebagian besar menimbulkan Selisih Jaminan Kurang (SJK). Selisih Jaminan Kurang tanpa ada upaya efisiensi akan menimbulkan kerugian biaya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit.

Acara Pleno ketiga juga diisi dengan pelatihan asesor oleh Dr. Telogo Wismo AD. Dalam pelatihan disampaikan bahwa ke depan Dokter Praktek Mandiri (DPM) atau dalam PKS dengan BPJS disebut sebagai Dokter Praktek Perorangan(DPP) akan dilakukan akreditasi, Akreditasi dilakukan oleh Assesor dari lembaga akreditasi . Rumor yang beredar pelaksanaaan akreditasi yang semula akan dilakukan tahun 2023, boleh jadi akan mundur di tahun 2025. Namun demikian DPM/DPP , agar mempersiapkan diri dari sekarang. Mempersiapkan diri untuk akreditasi DPM/DPP atau bila peserta RPD memiliki pengalaman dan persyaratan bisa mendaftar sebagai Assesor untuk Akreditasi DPM/DPP.

Pelatihan berikutnya adalah Update sunat oleh Dr. Arif Budi Santoso, S.Psi. Dalam penjelasannya disampaikan bahwa masyarakat saat ini dalam merencanakan sunat bagi anaknya akan selalu minta penjelasan tentang, metoda sunat mana yang cepat sembuh ?, metoda sunat mana yang tidak nyeri ?, metoda sunat mana yang tidak perlu banyak perawatan paska sunat ?,metoda sunat mana yang cepat bisa bersekolah/beraktifitas ? dan terakhir adalah pertanyaan tentang metoda mana yang hasilnya rapi ?. Menurut Dr. Arif, sekarang ini banyak metoda yang bisa dipilih oleh pasien atau dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada pelatihan

tersebut dipaparkan semua metoda sunat baik konvensional maupun metoda –metoda baru yang menggunakan alat / perangkat sekali pakai.

Rapat Pleno Diperluas Ketiga berakhir pukul 12.00 Wib hari Minggu 14 Juli 2019 , ditutup oleh Ketua IDI Wilayah Jateng. Rapat Pleno Diperluas Ke-4, sesuai kesepakatan rapat pleno akan diadakan di Purwodadi Grobogan pada bulan Oktober 2019. Peserta chekout hotel dan kembali ke kediaman masing-masing. (Dr. Rena Susilo (Wakil Ketua II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *